Perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui internet, merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku perjudian, tetapi juga bagi pihak yang turut menyebarluaskan atau memfasilitasi konten perjudian, termasuk melalui iklan di website. Dengan demikian, pemilik situs yang menampilkan promosi atau tautan menuju platform judi dapat dikenai sanksi hukum.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Artinya, menayangkan iklan perjudian di website pribadi pun dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijerat pasal tersebut, harus terpenuhi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak”. Jika pemilik website secara sadar mengizinkan atau memasang iklan perjudian, maka unsur ini dapat dianggap terpenuhi. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, yakni mendistribusikan atau membuat konten perjudian dapat diakses publik melalui sarana elektronik.
Pedoman penerapan pasal ini juga dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait implementasi UU ITE. Fokus utamanya adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, atau menyediakan akses terhadap konten perjudian yang tidak memiliki izin. Konten tersebut dapat berupa berbagai bentuk, antara lain aplikasi, akun, situs web, iklan, maupun sistem pembayaran milik bandar judi.
Adapun bentuk informasi elektronik yang termasuk muatan perjudian tidak terbatas pada teks semata, tetapi juga dapat berupa gambar, video, audio, atau kombinasi multimedia lainnya. Penyebaran konten juga tidak harus dilakukan secara langsung kepada banyak orang; transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet pun sudah dapat memenuhi unsur distribusi.
Penggunaan identitas anonim tidak serta-merta membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Dalam perspektif hukum, siapa pun yang berada di balik pengelolaan website tetap merupakan subjek hukum, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Aparat penegak hukum memiliki berbagai metode digital forensik untuk menelusuri identitas pelaku di ruang siber.
Demikian pula penggunaan bahasa asing dalam iklan atau konten perjudian tidak memengaruhi unsur pidana. Penekanan hukum terletak pada substansi atau muatan perjudian, bukan bahasa yang digunakan. Bahkan apabila target pengunjung website sebagian besar berasal dari luar negeri, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai penyebaran konten perjudian melalui jaringan internet.
Dengan demikian, pemilik website harus berhati-hati dalam memilih konten maupun iklan yang ditampilkan. Selain berpotensi merugikan masyarakat, keterlibatan dalam promosi perjudian dapat berujung pada sanksi pidana yang berat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kunci agar aktivitas digital tetap aman, legal, dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.