Kemajuan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Revolusi digital tersebut tidak hanya dinikmati Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Digitalisasi membuka akses transaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.
Namun di balik kemudahan itu, perkembangan ekonomi digital juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan digital yang kian masif dan kompleks. Beragam modus penipuan berbasis teknologi terus bermunculan, menyasar masyarakat dari berbagai lapisan.
Salah satu modus yang kerap terjadi adalah penipuan melalui pesan WhatsApp (WA) dari nomor tidak dikenal. Dalam sejumlah kasus, korban menerima pesan yang mengatasnamakan lembaga keuangan atau penyedia layanan tertentu. Pesan tersebut berisi imbauan mendesak untuk segera merespons persetujuan perubahan biaya transaksi atau mengisi daftar pertanyaan tertentu.
Tanpa melakukan verifikasi dan kehati-hatian, korban langsung membuka pesan dan mengisi data yang diminta. Padahal, tindakan tersebut berisiko tinggi karena dapat membuka akses data pribadi di dunia maya. Data yang bocor inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk membobol rekening korban hingga menguras seluruh saldo.
Maraknya kejahatan digital ini juga tercermin dari data pemerintah. Melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), pemerintah telah menghentikan sebanyak 6.895 entitas ilegal, yang terdiri dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga praktik gadai ilegal, sejak tahun 2017 hingga 3 Agustus 2023.
Kerugian Fantastis dan Sanksi Tegas
Kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas investasi ilegal tersebut tergolong sangat besar. Dalam periode yang sama, total kerugian masyarakat tercatat mencapai Rp139,03 triliun. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak kejahatan keuangan digital terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menindak pelaku, pemerintah telah mengatur sanksi tegas melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 305 UU P2SK, pelaku kejahatan keuangan digital dapat dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun.
Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dijatuhi denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp1 triliun. Apabila kejahatan dilakukan oleh badan usaha, maka sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada badan usaha tersebut, tetapi juga kepada pimpinan atau pengendali perusahaan.
Komitmen Pemerintah dan Peran Masyarakat
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Polri, menegaskan komitmennya untuk terus memberantas kejahatan keuangan digital yang semakin canggih. Penindakan dilakukan mulai dari pemblokiran pinjaman online ilegal, penipuan daring, hingga penelusuran jaringan kejahatan siber lintas wilayah.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya berperan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Literasi keuangan, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), layanan pengaduan konsumen, serta penanganan investasi ilegal menjadi bagian penting dari upaya perlindungan tersebut.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah percaya terhadap pesan atau tawaran yang mencurigakan, serta selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan data pribadi. Kehati-hatian menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban kejahatan digital yang terus berkembang.