Kudus – Polres Kudus menggelar simulasi pengamanan Pilkada dalam Sispamkota yang berlangsung di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (20/8/2024).
Dalam simulasi tersebut personel polisi memeragakan pengamanan kerusuhan yang terjadi saat Pilkada.
Mula-mula dalam simulasi tersebut berlangsung pemungutan suara. Terdapat kelompok masyarakat yang datang telat dan protes karena mereka tidak diperkenankan untuk menyalurkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Protes yang dilancarkan itu berujung ricuh. Setelahnya kericuhan demi kericuhan terjadi hingga akhirnya menghambat jalannya Pilkada.
Agar kericuhan antarwarga tidak terjadi, untuk itu perlu adanya sejumlah persiapan. Dalam hal ini Polres Kudus mengambil langkah antisipasi. Termasuk simulasi pengamanan adalah langkah agar kelak saat Pilkada serentak yang berlangsung 27 November 2024 pihaknya siap untuk melakukan pengamanan. Namun yang diharapkan adalah kericuhan tidak terjadi.
Kapolres Kudus, AKBP Ronni Bonic mengatakan, latihan yang pihaknya lakukan itu merupakan gambaran pengamanan Pilkada. Baik pengamanan sejak tahapan Pilkada, kampanye, maupun saat puncak pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.
“Kami siagakan satu per tiga anggota Polres Kudus untuk pengamanan dibantu teman dari Kodim dan satun lainnya,” kata AKBP Ronni Bonic.
Terkait dengan kerawanan Pilkada pihaknya tidak akan tutup mata. Untuk itu perlu adanya pengamanan dari awal agar tidak terjadi konflik antarpendukung atau antarwarga.
“Standar pengaman yang kami siapkan sesuai dengan standar yang ada,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie mengatakan, Kabupaten Kudus memiliki pengalaman cukup baik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Pada Februari 2024 di Pemilu di Kabupaten Kudus nyaris tanpa ada gejolak yang mengkhawatirkan.
Untuk itu Pj Bupati berharap agar seluruh warga Kudus yang memiliki hak pilih agar ikut serta menyalurkan suara di TPS. Pada Pemilu 2024, menurut dia, tingkat partisipasi masyarakatnya terbilang tinggi, yaitu di atas 80 persen. Untuk itu harapan partisipasi tinggi ini juga bisa terulang pada Pilkada serentak nanti.
“Dan untuk menjada keamanan ini tidak hanya tugas dari Kepolisian, tapi dari kami pemerintah, penyelenggara Pilkada, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat juga harus ikut menjaga keamanan,” ungkapnya.