Di Indonesia, rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak dan memfasilitasi rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.
Beberapa hal yang diatur dalam UU SPPA terkait dengan rehabilitasi anak antara lain:
1. Perlindungan hak-hak anak: UU SPPA menjamin hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk hak atas perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas hakim yang adil, dan hak atas pembelaan.
2. Pemisahan anak dari dewasa: Anak yang berkonflik dengan hukum harus dipisahkan dari dewasa dan ditahan di lembaga pemasyarakatan khusus anak.
3. Prinsip rehabilitasi: Sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada prinsip rehabilitasi, yaitu upaya memulihkan anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
4. Penanganan khusus: Anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani secara khusus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan hak-haknya sebagai anak.
5. Alternatif penyelesaian: UU SPPA mendorong penggunaan alternatif penyelesaian perkara, seperti mediasi dan restorative justice, untuk menyelesaikan kasus anak.
6. Program rehabilitasi: Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya, seperti pendidikan, pelatihan, konseling, dan dukungan keluarga.
Dengan adanya UU SPPA, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan perlindungan, penanganan khusus, dan program rehabilitasi yang sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Hal ini diharapkan dapat membantu anak untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan.