Interogasi polisi adalah proses pengumpulan informasi dari seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana oleh pihak kepolisian. Interogasi polisi memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh petugas kepolisian, kerangka hukum yang mengatur, serta melibatkan hak asasi manusia yang perlu dihormati.
Beberapa prinsip dasar dalam interogasi polisi antara lain:
1. Prinsip keadilan: Interogasi polisi harus adil dan tidak memihak pada satu pihak tertentu.
2. Prinsip kebijaksanaan: Petugas kepolisian harus bijaksana dalam menggunakan taktik dan strategi dalam melakukan interogasi.
3. Prinsip profesionalisme: Petugas kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
4. Prinsip kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi: Interogasi polisi harus dilakukan tanpa melakukan perlakuan yang merugikan atau merendahkan martabat manusia.
Kerangka hukum yang mengatur tentang interogasi polisi antara lain:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kepolisian.
Dalam melakukan interogasi polisi, hak asasi manusia juga harus dihormati dan diperhatikan. Beberapa hak asasi manusia yang harus dihormati dalam interogasi polisi antara lain:
1. Hak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau diskriminatif.
2. Hak atas pengacara atau pembela.
3. Hak atas hakim yang adil dan tidak memihak.
4. Hak atas kesehatan fisik dan mental.
5. Hak atas privasi dan keamanan pribadi.
Dalam melakukan interogasi polisi, petugas kepolisian harus memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia yang terlibat. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas kepolisian.